2122020215625-640x450
Pemukulan Gong Dilakukan Wakil Bupati Bima disaksikan Oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI dengan Kepala Perpustakaan Wilayah NTB. Foto - Ist.

Wakil Bupati Bima Membuka Launching Pembangunan Perpustakaan Senilai 8,6 Miliar

Kabupaten Bima. LENSABIMA.COM.- Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) launching Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah, Kamis (12/03/20) di aula Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Launching Perpustakaan senilai Rp 8,6 Miliar itu ditandai dengan pemukulan Gong oleh Wakil Bupati Bima, Drs. H Dahlan HM Noer, M.Pd yang didampingi Kepala Perpustakaan Nasional RI, Drs. Muhammad Syarif Bando MM, Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri SE dan Kepala Perpustakaan Wilayah NTB. H. Manggaukang Raba.

Launcing yang juga dihadiri Camat, Kades dan pegiat Lirerasi itu, langsung dilanjutkan dengan Sosialisasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial lingkup Kabupaten Bima juga dihadiri pula oleh Kepala Perpustakaan Kota Bima, H. Mahfud, MPd, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bima, H. Asrarudin SH, MPd, dan Kepala Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Dompu, Rohyani SH.

Dalam sambutanya Bupati Bima menyampaikan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional RI yang telah mempercayai Pemerintah Kabupaten Bima untuk membangun Perpustakaan dengan dana yang cukup besar.

‘’Saya yakin, kenapa Bima di pilih, karena melihat giat Literasi di Kabupaten Bima. Munculnya komunitas penggiat literasi menciptakan ruang baca publik dimulai dari tingkat bawah,’’ucap Bupati.

Sementara itu Kepala Perpustakaan Nasional RI, Drs. Muhhamad Syarif Bando MM, mengatakan, keberadaan Perpustakaan di tingkat desa dan kelurahan sangat penting, karena dapat mengakses informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki pada manusia.

Dijelaskannya, Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu, Perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar dan wajib menyediakan layanan Perpustakaan sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga kebutuhan masyarakat.

“Atas dasar itu Perpusnas didukung Bappenas memprogramkan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.” Tutupnya. (Lb – Dhs).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *