827201910255
Diskusi Tentang Anggaran Dana Desa. Foto: Dhaus.

Solud Paparkan Cara Analisa APBDes Pada Sekar Desa Modul V di Rada

Kabupaten Bima, LENSABIMA.COM.- Paparkan cara menganalisa APBDes, Solud Kabupaten Bima menggelar Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa), Modul V di Desa Rada Kecamatan Bolo, Kamis (26/09/19).

Pendiri Perkumpulan Solud Bima Safriatna ACH memyanpaikan, APBDes yang dijadikan sampel pembahasan yaitu APBDes Rada tahun 2019. Semua hal dipaparkan dan dianalisa, baik belanja penyelenggaraan pemerintahaan hingga program fisik dan pemberdayaan.” Pemerintah desa selain bertugas menyusun, juga harus bisa menganalisa anggaran APBDes,” ujarnya.

Kata dia, selama ini hampir semua desa selalu mengandalkan dana transfer untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan, padahal dana tersebut juga sangat dibutuhkan untuk pembangunan-pembangunan lain yang bersifat penting.” Harusnya kita punya PADes yang mencukupi. Paling tidak untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.

Ia menjelaskan, dasar dilakukanya analisa aggaran tersebut yakni peraturan kementrian desa yang mengombinasikan dengan kebutuhan masyarakat.” Harus ada pengaturan komposisi belanja desa,” jelasnya.
Dia membeberkan, dari hasil analisis, APBDEs Dadibou sudah memenuhi stantar kepatutan administrasi. Namun pemanfaatanya perlu dievaluasi.
“APBDes Dadibou tahun 2019 sebesar Rp. 1.638.715.674. Total tersebut hanya 247 juta dari PADes,” ungkapnya.

Koordinator Solud Kabupaten Bima M Qadafi mengatakan, modul V merupakan pembahasan yang penting. Karena mengalisa APBDes.
“Karena itu 3 unsur pimpinan Solud turun langsubg,” ujarnya.

Kata dia, untuk memastikan pembelajaraan yang diberikan sampai dan diimplementasikan oleh peserta dan masyarakat, pihaknya harus melibatkan semua unsur pimpinan.” Agar pembelajaran hari ini bisa diimplementasikan oleh masyarakat nanti,” katanya.

Sementara itu Sekdes Rada Johan Bahtiar mengatakan, belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa Rada tahun 2019 sebesar Rp. 804.620.218. Jumlah tersebut lebih banyak dari tahun 2018 yang hanya Rp. 585.561.438.” Ada kenaikan yang signifikan memang. Karena disebabkan beberapa hal,” katanya.

Ia menjelaskan, kenaikan tersebut disebabkan karena sejumlah kegiatan yang pada tahun 2018 masuk pada bidang pemberdayaan kini telah masuk di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, pengembangan SID, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemutakhiran Profil Desa.
“Banyak sekali kegiatan yang dulu di pemberdayaan sekarang nasuk di pemerintahan,” jelasnya.
(Lb: Dhaus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *