8302019213615

Solud Gelar Sekar Desa Modul V di Nggembe

Kabupaten Bima, LENSABIMA.COM.- Solud Kabupaten Bima menggelar Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa), Modul V di Desa Nggembe Kecamatan Bolo, Sabtu (28/09/19).

Koordinator Solud Kabupaten Bima M Qadafi memyanpaikan, APBDes yang dijadikan sampel pembahasan yaitu APBDes Nggembe tahun 2019. Semua hal dipaparkan dan dianalisa, baik belanja penyelenggaraan pemerintahaan hingga program fisik dan pemberdayaan.” Pemerintah desa selain bertugas menyusun, juga harus bisa menganalisa anggaran APBDes,” ujarnya.

Kata dia, selama ini hampir semua desa selalu mengandalkan dana transfer untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan, padahal dana tersebut juga sangat dibutuhkan untuk pembangunan-pembangunan lain yang bersifat penting.” Harusnya kita punya PADes yang mencukupi. Paling tidak untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.

Ia menjelaskan, dasar dilakukanya analisa aggaran tersebut yakni peraturan kementrian desa yang mengombinasikan dengan kebutuhan masyarakat.” Harus ada pengaturan komposisi belanja desa,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, modul V merupakan pembahasan yang penting. Karena mengalisa APBDes.” Karena itu 3 unsur pimpinan Solud turun langsubg,” ujarnya.

Kata dia, untuk memastikan pembelajaraan yang diberikan sampai dan diimplementasikan oleh peserta dan masyarakat, pihaknya harus melibatkan semua unsur pimpinan.” Agar pembelajaran hari ini bisa diimplementasikan oleh masyarakat nanti,” katanya.

Pj. Kepala Desa (Kades) Nggembe Adnan, S.Sos menyampaikan, sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Solud tersebut. Pasalnya, dengan adanya modul V yang fokus diskusi dan analiis APBDes, pemerintah desa dan masyarakat paham bagaimana pengalokasian dan penggunaan dana desa yang baik.” Kami apresiasi dan berterimakasih pada Solud,” ujarnya

Kata dia, setelah dilakukan anailis penggunaan dana desa. Ternyata ada beberapa program desa yang tidak mematuhi regulasi.”Jika merujuk pada Permemdes nomor 21 tahun 2015, ada sejumlah program,” katanya.

Ia menyebutkan, jika merujuk pada regulasi tersebut. Penggunaan dana desa tidak bisa dipakai untuk program pembangunan yang besar. Tapi harus diprioritaskan program kecil yang ada di desa setempat.” Misalnya, rabat gang, pembangunan irigasi, itu ang prioritas dan kewenangan desa,” jelasnya.

Hanya saja, program-program tersebut bisa dilakukan jika semua program-program prioritas sudah selesai dikerjakan.” Dana desa prioritas digunakan untuk hal-hal yang kecil saja, seperti spal dan sebagainya,” ungkapnya. (Lb: Dhaus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *