IMG_20201224_080503
Foto : Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Dompu

Penerbitan 700 SK Honda, Yatim Komisi ll DPRD: Itu Adalah SK Bodong

Kabupaten Dompu, LENSABIMA.COM- Penerbitan 700 SK Honda terhadap sejumlah ratusan guru tenaga honorer oleh pemerintah Kabupaten Dompu Dinas Pemuda dan Olahraga (Dikpora) menuai polemik dan dinilai cacat, Rabu (23/12/20)

Anggota Komisi ll DPRD Kabupaten Dompu, Yatim Gatot menyampaikan penerbitan 700 Surat Keputusan Honorer Daerah itu tidak sesaui prosedur.
“Saya pikir 700 SK Honda itu adalah SK Bodong,” katanya.

Ia melanjutkan, tenaga guru honorer yang mendapatkan SK itu merupakan tenaga-tenaga yang baru mengabdi di sekolah.
“700 SK itu SK Bodong dan cacat karena pihak Dinas Dikpora tekait menjalankan keputusan bersama yaitu tenaga honorer yang sudah lama mengabdi juga memiliki hak diberikan SK itu,” lanjutnya.

Selain itu dirinya menegskan, apabila SK tersebut keluar, sebelum dibagikan harus di dilihat oleh anggota DPRD untuk dilakukan ferifikasi bersama, sesui keputusan rapat, namun pada kenyataan hinga sampai hari ini semua itu tidak dilakuka oleh mereka.
“Saya meminta kepada pihak pemerintah daerah, umumnya Dinas BKD dan Dinas Dikpora kabupaten dompu, jangan keluar dari rel yang disepakati dan mengambil keputusan sendiri untuk menerbitkan serta membagikan SK yang ada tampa adanya ferifikasi atau pengecekan bersama yang dilakukan, untuk mengetahui jelas yang mana yang berhak mendapatkan dan mana yang tidak, akibat hal itu, banyak sekali guru honorer yang lama mengabdi dan masuk kireterial justru tidak mendapatkan SK yang dibagikan “kan aneh,” ujarnya.

Lanjutnya, hal itu terjadi pihaknya menduga ada unsur kesengajaan melangar kesepakatan penerbitan SK yang ada, sebab pembagian yang mereka lakukan seolah-olah dipolitisasi dan diskriminasi oleh piahak terkait, karena
tidak memprioritaskan guru honorer yang sudah lama mengabdi.
“Sesuai dengan hasil kesimpulan rapat dengar pendapat umum (RDPU) gabungan komisi beberapa hari lalu kami sepakati bersama bahwa pihak Dikpora setempat harus melaksanakan tugas dalam hal perekrutan tenaga honor yang ada dengan sebaik-baiknya sesui prosedur yang berlaku dan aturan main tetera, tampa ada tindakan diskriminasi dan politisasi yang dilakukan,” tegas, Yatim.

Tambah Yatim mengatakan, perekrutan itu, harus dilihat sesui aturan main, misalnya lamanya mereka mengabdi atau tidaknya sesui stadarisasi dan mekanisme perekrutan yang tertera itu sendiri, bukan malah sebaliknya.
“Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kami Anggota DPRD, maka kami akan membentuk Tim untuk pengawas perekrutan, ulang 700 orang tenaga guru honorer yang akan menerima SK Honda tersebut, apabila pihak Dikpora ditemukan melanggar perjanjian bersama yang di sepakati itu, maka kami anggota DPRD Dompu yang mengambil tindakan tegas, terangnya Yatim.

Sementara sampai berita ini dinaikan, kepala Dinas Dikpora kabupaten Dompu, belum bisa ditemui dan di hubungi.
(LB. Fhen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *