412201922324
Komdisi Rumah Salah Seorang Janda Tua Nurmalasari Abakar. Foto: Bang Can.

Menyedihkan, Rumah Janda Tua Ini Lewat Dari Program Bantuan Sosial

Kabupaten Dompu. LENSABIMA.COM.- Program Keluarga Harapan (PHK) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, tetapi realita dilapangan program tersebut berbanding terbalik dari kenyataan.

Salah seorang janda tua Nurmalasari Abakar (67 tahun) warga Dusun Selaparang Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tidak mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial terutama bantuan PKH atau BLT itu.

“Jujur saja ada rasa iri terhadap tetangga. Dilihat dari statusnya memiliki rumah bagus sementara rumah milik saya sudah mau hancur (Rontok red),” kata Nurmalasari, Minggu (12/5/2019) sekira pukul 14.10 Wita saat diwawancarai kediamannya.

Ditempat berbeda, Ketua BPD Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Edi Supriadin mengatakan, sebagian besar warga Desa belum mendapatkan PKH sekarang ini mendapatkan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan BLT non tunai. Bagi masyarakat mendapatkan non tunai diberi bantuan berupa sembako sedangkan BLT mendapatkan uang melalui rekening penerima manfaat.

“Bantuan BLT cair per triwulan, sedangkan non tunai BLT menerima bantuan tiap bulan seperti beras 5 kg dan telur 10 butir,” kata Edi pada tim investigasi Media Lensa Bima.

Ia berharap bagi warga sudah memiliki taraf hidup mapan agar tidak menerima lagi bantuan. Masih banyak orang miskin yang belum mendapatkan bantuan itu.

“Mari kita tanamkan budaya malu, bila sudah kaya jangan mau lagi menerima bantuan (PKH red) sebab, salah satu persyaratan mendapatkan harus masyarakat sangat miskin. Masih banyak warga miskin belum mendapat kan bantuan tersebut,” harapnya.

Hal yang sama disampaikan warga Desa Soriutu Kecamatam Manggelewa Kabupaten Dompu NTB Marasita Dewi (32 tahun) atau biasa disapa Mara, ia pernah protes terkait pendataan oleh pendamping PKH yang dimana masyarakat miskin tidak dapat sementara yang hidup mapan mendapatkan bantuan itu.

“Alasan yang disampaikan oleh mereka (Pendamping PKH) kepada saya bahwa pendataan ini mengacu pada data yang diberi oleh Kementrian Sosial RI, pihaknya hanya mengecek saja dilapangan. Dan ini aneh sekali, kok bisa orang terpencil seperti daerah kami kok orang Jakarta sana mengetahuinya,” ucap Mara. (Lb. Bang Can).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *