1122020173756
Kepala Dinas DPMDes, Drs. Tajudin. Foto - Ist.

Kadis DPMDes: Kades Memili Wewenang Mutasi Perangkat Desa

Kabupaten Bima, LENSABIMA.COM.- Kepala Desa memiliki kewenangan untuk meroling atau mutasi perangkat desa. Namun, pada pelaksanaannya, hal itu harus merujuk pada aturan dan undang-undang yang berlaku.Hal tersebut disampaikan oleh Kepala DPMDes Drs. Tajudin, Selasa (11/02/20).

Kata Tajudin, setiap Kepala Desa memiliki kewenangan untuk meroling atau mutasi perangkatnya. Hanya saja, tindakan itu harus merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.

Secara teknis, Tajudin ditegaskan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.”Tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan aturan,” katanya.

Berdasarkan peraturan itu, katanya, roling atau mutasi perangkat desa hanya boleh dilakukan apabila dalam jabatan yang serumpun. Misalnya, Kaur menjadi Kadus atau sebaliknya. Sementara Sekdes menjadi Kaur atau Kadus dan sebaliknya tidak bisa karena tingkatan jabatan Sekdes dengan Kaur dan Kadus tidak sama.”Kalau Kaur dan Kadus itu serumpun. Jadi bisa dilakukan roling dan dimutasi,” bebernya.

Kendati Hal demikian, dalam roling dan mutasi Kaur ke Kadus atau sebaliknya, Kepala Desa harus memperhatikan wilayah tempat tinggal Kaur dan Kadus itu. Kaur yang tinggal di dusun A tidak bisa dimutasi menjadi Kadus B, karena beda wilayahnya.”Kalau Kaur tinggal di dusun A lalu dimutasi menjadi Kadus A, itu bisa dilakukan,” jelasnya.

Lebih lanjut Tajudin, untuk memberhentikan perangkat desa, Kepala Desa harus merujuk pada aturan. Perangkat desa hanya bisa diberhentikan jika ia meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.”Pemberhentian Perangkat Desa itu, Kepala Desa terlebih dahulu harus melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan Camat masing masing,” ungkapnya.

Tajudin membeberkan, pemberhentian Perangkat Desa dapat dilakukan apabila berusia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa, dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.”Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud, harus dilakukan pemeriksaan khusus oleh Tim Inspektorat berdasarkan pemintaan Kepala Desa kepadaBupati melalui Camat,” bebernya.

Sebelum Kepala Desa mengajukan permohonan pemeriksaan khusus itu, Kepala Desa terlebih dahulu harus memberikan pembinaan, peringatan, peneguran baik secara lisan maupun tertulis dan Kepala Desa berkewajiban melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPD dan Camat.” Kata Kadis. (Lb – Dhaus).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *