6162019231048
Koordinator Solud Kabupaten Bima M Qadafi Paparkan Materi Dihadapan Peserta Sekar Desa. Foto: Dhaus.

Disabilitas di Desa Rada Ikuti Sekar Desa Modul III

Kabupaten Bima, LENSABIMA.COM.-Para penyandang disabilitas dan perempuan di Desa Rada Kecamatan Bolo mengikuti Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) Modul II yang digelar oleh SOLUD NTB sebagai Simpul Jaringan Seknas FITRA Indonesia dan KOMPAK Indonesia yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Kementerian Desa PDTT dan Pemerintah Australia. Selasa (16/07/19) di Aula Kantor desa setempat.

Selain dihadiri oleh disabilitas dan perempuan, kegiatan yang membahas konsep dasar perencanaan dan penganggaran desa tersebut juga dihadiri BPD, Karang Taruna dan semua perangkat desa dan kepala dusun yang ada di desa setempat.

Salah satu penyandang disabilitas Amnah H. Arsyad mengatakan, bahwa dirinya sangat senang karena diundang dan bisa mengikuti kegiatan tersebut. Pasalnya, dirinya mengaku bahwa selama ini dirinya belum pernah diperhatikan atau diundang untuk mendengarkan aspirasi yang usulkan pada acara-acara seperti yang diselenggarakan.“ Baru kali ini aja saya hadir, karena diundang. Kalau diundang lagi, saya akan datang terus,” ungkapnya.

Dirinya mengaku, dengan mengikuti acara tersebut banyak yang ia ketahui. Bahkan, yang awalnya tidak mengerti tentang dana desa, setelah mengikuti sekar desa dirinya mulai banyak mengetahui bahwa sebagian dari dana desa diperuntukkan untuk program-program yang berpihak pada kaum disabilitas.“Baru tahu. Saya sedikit memahami anggaran di desa ini,”bebernya.

Amnah berharap kepada pemerintah desa setempat untuk memberikan bantuan kepada kaum disabilitas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sehinga keadaan ekonomi kaum disabilitas bisa meningkat dan bisa hidup mandiri.“ Kalau saya, butuh mesin jahit. Karena saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas sosial d pada waktu lalu,” jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang anggota PPK Desa Rada Sukma Mulyati. Menurutnya bahwa dengan kegiatan sekar desa, masyarakat bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan tentang anggaran dana desa yang pada pelaksanaanya harus berbasis partisipan.“Saya pribadi juga mendapatkan banyak pengetahuan setelah mengkuti kegiatan ini,” katanya.

Katanya, pemerintah desa setempat selama ini telah menggelontorkan sejumlah anggaran untuk untuk mendukung sejumlah program PKK. Hanya saja melalui kegiatan ini, pihaknya bisa mengetahui secara rinci regulasi yang mengatur anggaran desa untuk kegiatan perempuan.

Salah satu Fasilitas Solud Candra Komala mengatakan, dalam perencanaan dan penganggaran desa, peran BPD sangat penting dan sangat trategis. Karena itu BPD dipandang perlu untuk memahami regulasi dan proses perencaan anggaran dana desa.“ Peran BPD mulai dari perencanaan anggaran sampai pembuatan peraturan desa,”ujanya.

Sambungnya, perempuan yang juga merupakan sekertaris BPD Desa Rato tersebut menyampaikan juga bahwa kewenangan dan tanggungjawab BPD dalam pembangunan desa cukup komplesk. Karena itu sangat perlu peran aktif dengan pemahaman yang memadai.“ Kalau tadi saya share tentang tugas dan kewenangan BPD sampai pada penyusunan Perdes,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Solud Kabupaten Bima M Qadafi menyampaikan, pada modul III Solud tersebut, membahas tentang konsep dasar perencanaan dan penganggaran desa. Pihaknya membedah APBDes desa setempat dan melihat seberapa banyak program yang berpihak pada disabilitas dan perempuan.“Hari ini, kami diskusikan semua. Hasilnya akan dijadian bahan evaluasi desa,” turlturnya.

Kata Kadafi, dari total APBDes 1,6 Milyar lebih itu terbaca jelas bahwa pemerintah desa setempat, bahwa program responsif disabilitas dan perempuan di desa setempat masih minim. Untuk program responsive perempuan hanya sebesar 1,09 porsen, sementara untuk disabilitas hanya sebesar 0,72 porsen.“ Jumlahnya masih sangat sedikit. Karena itu diminta pemerintah desa untuk mengevaluasi lagi program-program ini,”jelasnya.

Lanjutnya, program kaum perempuan dan disabilitas sangat penting. Paling tidak di setiap tahun dianggarkan 5 sampai 10 porsen dari jumlah APBDes yang ada. “Kalaupun bisa, kami usulkan segitu nantinya untuk tahun 2020,” ungkapnya. [Lb. Dhaus]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *