IMG-20190305-WA0002-750x450
Syarifudin Dan Aruji Foto: Ist

Dibalik Suksesnya Program Pijar, Hutan Menjerit Gundul Dari Ujung Barat Sampai Timur

Kabupaten Dompu. LENSABIMA.COM.- Tidak bisa dipungkiri dengan adanya program terpijar kemajuan disektor pertanian dan petani jagung pada khusus Kabupaten Dompu dapat dikenal seantero Nusantara bahkan berskala duniapun mengenal hasil jagung dari Bumi Ngahi Rawi Pahu. Dibalik keberhasilan ini kehancuran hutan terlihat baik itu dari ujung barat maupun unjung timur Kabupaten ini.

Salah seorang pegiat Aktifis Syarifudin alias Bimbim Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai pihak pelapor kasus tindak pidana korupsi disektor kehutanan mengatakan, untuk diketahui oleh semua pihak, ia tetap berkomitmen bahwa kasus kerusakan kawasan hutan akibat perambahan liar yang terjadi di Kabupaten Dompu yang sudah dilaporkan secara resmi di polda NTB (Bupati Dompu sebagai terlapor red) tetap dikawal hingga tuntas.

“Kami sebagai pelapor tetap mengawal masalah ini hingga sampai tuntas, mengingat kasus tersebut merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah,” kata Bimbim saat dikonfirmasi dirumahnya Selasa (05/03/2019) sekitar pukul 08.00 Wita.

Menurutnya, kejahatan disektor kehutanan di Kabupaten Dompu bukan hal yang baru untuk dibahas lagi dipublik karena memang masyarakat seringkali merasakan dampak langsung atas kerusakan hutan kawasan.

“Apa yang dirasakan, ya seperti banjir diberbagai Kelurahan dan Desa, dan persoalan kerusakan hutan kawasan kabupaten DompuĀ  harus menjadi atensi khusus oleh kementerian kehutanan dan LHK provinsi NTB,” tegasnya.

Sedana yang sama disampaikan Aruji, perambahan liar kawasan merugikan negara. Kenapa, karena memang hutan kawasan memiliki dampak sangat besar bagi masyarakat Kabupaten Dompu, terutama dampak ekologis, bukan itu saja tutur aruji selaku aktivis hukum, yang paling besar adalah biaya pemulihan hutan kawasan dan dampak ekonomi lingkungan.

“Untuk memulihkan kembali hutan yang telah gundul bukan dengan cuma cuma, tentu dengan semua itu harus menggunakan uang negara. Anggaran reboisasi yang selama ini digelontorkan hanya sebagai sampel berdasarkan selfi bagi artis artis penerima manfaat,” ucapnya.

Aruji berharap, agar Kapolda NTB segera melakukan pemanggilan terhadap 3 (tiga) KPH diwilayah Kabupaten Dompu dan LHK Provinsi NTB, untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan dokumen lainnya.

“Kami menilai Pemerintah Provinsi yang ada di Kabupaten Dompu tidur dengan nyenyak dalam hal perampokan hutan selama ini terjadi, menurut kami sangat mendukung penuh langkah direskrimsus polda NTB untuk mengungkap kejahatan tindak pidana korupsi disektor sumber daya alam yang telah dilaporkan oleh salah seorang warga ini,” harapnya. (Lb. Bang Can).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *