952019232123
Foto: Google.

Biaya Pemilihan Bupati dan Wali Kota Tahun 2020 Sebesar 147, 3 Miliar

Mataram, LENSABIMA.COM.- Sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Serentak Tahun 2020, seluruh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah koto yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota telah menyelesaikan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pembiayaan Pemilihan Serentak.

Total biaya yang dihibahkan oleh 7 Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di NTB, kepada KPU Kabupaten kota Penyelenggara Pemilihan Serentak sebesar Rp. 147. 368.100.000, dengan rinciannya yakni Kabupaten Bima sebesar Rp. 24. 668.000.000,- Kabupaten Lombok Utara Rp. 16.200.000.000,- Kaupaten Sumbawa Rp. 25.000.100.000,- Kabupaten Lombok Tengah Rp. 28.000.000.000,- Kabupaten Sumbawa Barat Rp. 13.500.000.000,- Kota Mataram Rp. 25.000.000.000,- Kabupaten Dompu Rp. 15.000.000.000,-

Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan dalam Tahapan pemilihan serentak 2020 telah dijadwalkan penandatanganan NPHD dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Oktober 2019. Tercatat Kabupaten Bima yang pertama kali melaksanakan penandatangan NPHD pada tanggal 28 September 2019.

“Meskipun Kabupaten Bima bukan daerah yang pertama melaksanakan penandatangan NPHD, namun Alhamdulillah Provinsi NTB adalah Provinsi Pertama yang menuntaskan penandatanganan NPHD seratus persen, ini patut kita syukuri”, ujar Suhardi Soud.

Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya mengatakan proses pengusulan anggaran pemilihan Serentak 2020 telah berjalan cukup lama. KPU Kabupaten dan kota telah mengajukan proposal usulan anggaran sejak bulan Mei 2019, pasca berakhirnya pemungutan suara Pemilu 2019. Serangkaian pembahasan telah dilalui oleh KPU Kabupaten dan Kota bersama TAPD masing-masing sehingga disepakati nominal yang ditandatangani dalam NPHD.

“Proses selanjutnya adalah pembukaan rekening dan meregister anggaran ke kementerian keuangan, atau memasukkan anggaran tersebut kedalam APBN, karena standar yang akan digunakan dalam penggunaan dana hibah ini mengikuti mekanisme APBN, jelas Mars Ansori.” ujarnya. (Lb – Dh/Humas KPU NTB).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *