8102019153715
Sekertaris Inspektorat Drs. Amirudin. Foto: Bang Can.

ASN Malas, Bupati Dompu Tutup Mata

Kabupaten Dompu. LENSABIMA.COM.- Kepala Dinaskestrans melalui Sekretaris selalu memberi pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi prilaku malas, tidak disiplin dan tidak pernah mentaati peraturan Pemerintah. Salah satunya pegawai Arifaid yang sudah diserahkan berkasnya di Inspektorat lantaran tidak pernah masuk kerja.

Pria paruh baya ini biasa di sapa Drs. Amirudin mengatakan, bukan saja ASN dan bahkan bagi pegawai Honor pun jika malas ia langsung mengambil tindakan, bahkan tak segan segan menegurnya.“ Oknum itu dari pertengahan Januari 2019 sampai saat ini tidak pernah masuk kerja dan saat ini sedang diproses oleh Inpektorat,” kata Amirudin, saat diwawancarai Media Lensa Bima diruang kerjanya, Selasa (10/9/2019) sekira pukul 10.23 Wita.

Namun sebelumnya, ia beberapa kali memberikan surat teguran kepada oknum, tetapi surat teguran tersebut tak diindahkan olehnya. Dirinya menyesalkan hal itu terjadi yang dimana banyak orang berkeinginan mendapatkan pekerjaan justeru dia mengabaikan tanggungjawabnya.
“Secara administratif kami sudah jalani sesuai aturan ASN seperti memberikan surat teguran secara tertulis. Dan beberapa kali kami sudah dipanggil oleh Inspektorat sebagai bahan pemeriksaan lanjut. Sebagai aparatur harus mentaati peraturan pemerintah karena ASN adalah cerminan masyarakat,” tuturnya.

Ditempat yang berbeda salah seorang Aktivis Rossyhan Gibran mengatakan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Pusat nomor 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan ASN adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.“ Jangan sampai kami menuding oknum oknum makan gaji buta di kalangan pemerintahan. ASN wajib menjalan tugas dan amanah yang diembannya sesuai UU yang berlaku,” tegas Rossyhan.

Tak hanya itu, pria yang seharian turun ke jalan jalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat ini menduga, pemerintah daerah sengaja menutup mata dalam hal tersebut. Hal itu terbukti adanya oknum ASN yang berdinas di Disnakestran dan di Bagian Hukum Setda Dompu yang berbulan bulan tidak pernah masuk kerja.
“Bupati Dompu sebagai pengendali roda pemerintahan harus tegas mengeluarkan kebijakan sesuai aturan dan UU yang berlaku,” desaknya. [Lb – Bang Can].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *